November 2017: Mengurai Hambatan Kunci Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Kajian Ekonomi dan Kebijakan

Laporan Bank Dunia mencatat tingkat kemudahan berusaha di Indonesia menduduki peringkat ke-91 dari 190 negara di dunia. Kenyataan ini dirasakan hampir di semua sektor ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Iklim investasi yang kondusif diyakini mampu mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku-pelaku ekonomi dari berbagai sektor. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif? Proyek NSLIC/NSELRED mendukung pemerintah nasional untuk memperkuat pemerintah daerah mengurai berbagai permasalahan hambatan kunci pengembangan ekonomi lokal melalui kajian ekonomi dan kebijakan investasi dari berbagai tingkatan.

Pada aras kebijakan, studi ekonomi dilakukan dengan cara mengidentifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.  Selain permasalahan kebijakan, perlu juga dilakukan kajian terhadap pelaku-pelaku usaha dan para pihak yang mendukung kemudahan berusaha. Sehingga diperoleh gambaran atas kondisi objektif yang dihadapi para pelaku usaha di daerah. Demikian pula dengan penentuan komoditas unggulan daerah yang berpotensi dikembangkan, perlu dilakukan kajian rantai nilai untuk memetakan aktor-aktor dalam pasar dari hulu hingga hilir.  

Setidaknya ada tiga studi yang saat ini sedang berjalan; (1) studi iklim investasi yang dilakukan oleh lembaga riset KPPOD Jakarta; (2) Studi Baseline Survei Business Development Service Provider/BDSP, yang dilakukan oleh lembaga B-Trust Bandung, dan 3) Studi ekonomi rantai nilai komoditas unggulan daerah, yang dilaksanakan oleh peneliti dari kalangan Universitas yang ada di Gorontalo. Ketiga studi tersebut diharapkan pada pertengahan Desember 2017 telah mendapatkan temuan-temuan utama yang akan dikonsultasikan kepada stakeholder nasional maupun daerah. Hasil akhir kajian diharapkan melahirkan rekomendasi untuk mendorong adanya strategi pengembangan ekonomi lokal dan regional yang menjadi dasar bagi pemerintah nasional maupun daerah untuk mendorong iklim investasi lebih kondusif, utamanya di dua provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Diperkirakan awal tahun 2018 ketiga kajian ekonomi dan kebijakan tersebut akan rampung. (AZ)