Please open Admin -> Appearance -> Menus Setting

JAKARTA, 29 Oktober 2021 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Proyek NSLIC/NSELRED menggelar diskusi berbagi pembelajaran antar negara secara daring. Isu yang dibahas antara lain mengenai pembelajaran praktik-praktik baik, tantangan, maupun peluang dalam menciptakan ekosistem dan daya saing UMKM yang lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diwakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan. Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Cameron McKay dalam sambutannya mengungkapkan “Kita semua menyadari pentingnya usaha mikro dan kecil di Indonesia. Di Indonesia, 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional. Kanada berkomitmen untuk bekerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia. Melalui proyek NSLIC/NSELRED, Kanada telah mendukung usaha mikro dan kecil di Indonesia dengan total penerima manfaat sekitar 5,278 unit usaha, mulai dari kelompok tani, koperasi, usaha mikro dan kecil yang sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 71.376 individu.

Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi menyatakan bahwa selama ini pemerintah terlalu sering memberikan pendampingan bagi UMKM.

“Saya setuju dengan pernyataan Pak Dubes dalam kata sambutannya bahwa pemerintah itu tidak memiliki kapasitas dalam pengembangan bisnis. Pemerintah justru berperan penting dalam membangun ekosistem bisnis. Jadi jangan seolah-olah pemerintah itu paham bagaimana mengembangkan UMKM,” jelasnya.

Bapak Pungky lebih lanjut menyampaikan pandangannya bahwa pemerintah harus berperan sebagai fasilitator atau enabler dalam ekosistem ini. Dalam proses kemitraan dengan pihak swasta dan UMKM, pemerintah harus mampu memantau proses kerjasamanya, melakukan pendataan, mengevaluasi, hingga mereplikasi upaya-upaya yang telah berhasil dilaksanakan.

Di Provinsi Jawa Tengah, nilai daya saing semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari Asia Competitiveness Institute, beberapa komponen pembentuk daya saing mencakup stabilitas ekonomi makro; kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja; pelayanan publik; serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Ariwibowo menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menggunakan teknologi untuk memasarkan produk dan pembayaran. Namun, Pemda Jawa Tengah kini telah memberikan pelatihan literasi digital, pendampingan ekspor dengan bekerjasama dengan hotel, coworking space, dan perusahaan berbasis digital.

“Di Jawa Tengah, ada sekitar 20 proyek khususnya di hotel, restoran, industri kayu, dan perdagangan yang telah mendapat investasi dari Kanada dari tahun 2015 hingga 2021”, ungkap Bapak Prasetyo.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Provinsi Belitung Timur Bayu Priyambodo menjelaskan bahwa peningkatan literasi digital UMKM juga menjadi fokus Provinsi Belitung Timur yang memiliki 12.310 unit UMKM dengan usia pelaku UMKM terbanyak pada Gen X yaitu sebesar 47,7%, diikuti dengan 20,3% Boomers, dan 28,2% Millennials.

“UMKM di Belitung Timur menggunakan internet hanyak sebatas untuk berkomunikasi, belum untuk mencari informasi pengembangan usaha dan pemasaran produk,” jelas Bapak Bayu.

Selain perwakilan dari pemerintah, webinar ini juga menghadirkan Analis Kebijakan OECD Marco Marchese, Pakar Kebijakan Daya Saing dan Praktik-Praktik Baik UKM Greg Elms, dan Founder Archipelago (platform digital Kanada untuk produk-produk UMKM Indonesia) Liza Wajong.

Dalam sesi diskusi, Greg menyatakan bahwa UKM maupun perusahaan yang lebih besar masih mengalami tantangan dalam menentukan pasar. Diperlukan adanya kerja sama dengan para ahli untuk membuat strategi dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Selain itu, Kanada juga telah membuat buku panduan yang dapat membantu pemerintah dan para pelaku usaha dalam menentukan pasar.

Menurut Marco, kesalahan yang sering dilakukan oleh suatu daerah adalah terlalu mengkhususkan satu produk. Apabila permintaan terhadap satu produk sudah terlalu banyak, tentu harganya semakin tinggi dan akan mengurangi daya saing.

Ibu Liza Wajong menceritakan tentang kolaborasi yang dibangun Pemerintah Indonesia melalui Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) dengan para diaspora di Kanada. Kolaborasi ini mengarah pada pengembangan kapasitas produk-produk Indonesia sehingga dapat masuk ke pasar Kanada.

Silahkan klik tautan ini untuk menonton ulang: https://www.youtube.com/watch?v=LtVjMY74raE&t=1572s

###

 

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.